Turuthadir dalam kegiatan tersebut, Wakapolri, Komjen Pol. Drs Ari Dono Sukmanto, S.H., serta para pejabat utama Mabes Polri.Kenaikan pangkat tersebut mulai dari Komisaris Jenderal Polisi sampai dengan Komisaris Besar Polisi secara resmi menyandang pangkat lebih tinggi setelah dikukuhkan langsung oleh Kapolri.

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Pasal 17 ayat 2 Undang-Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa “Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam sesuatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu”. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 17 ayat 2 tersebut menegaskan bahwa “Dalam jabatan struktural, Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih rendah tidak dapat membawahi langsung Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih tinggi”. Ketentuan Pasal 17 ayat 2 tersebut sangat jelas bahwa penempatan PNS dalam jabatan struktural tidak dibenarkan atau dilarang adanya penempatan PNS yang lebih tinggi pangkatnya dibawahi oleh PNS yang lebih rendah pangkatnya. Pertimbangan ketentuan tersebut sangat rasional, obyektif dan etis karena apabila hal itu terjadi, maka kedua PNS tersebut akan terbebani secara psikologis dalam pelaksanaan tugasnya. PNS yang membawahi PNS lain yang lebih tinggi pangkatnya akan segan memerintah bawahannya, dan sebaliknya bawahan yang yang tinggi pangkatnya akan selalu membangkang terhadap perintah atasannya yang lebih rendah Pasal 17 ayat 2 beserta penjelasannya ternyata tidak berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar DR. H. ZAINUDDIN, SH, MH dengan latar belakang pendidikan Ilmu Hukum sempurna mulai dari Strata Satu S1 dengan gelar Sarjana Hukum SH, Strata Dua S2 dengan gelar Master Hukum MH dan Srata Tiga Doktoral/S3 dengan gelar Doktor Hukum, ternyata tidak memahami bahkan mungkin tidak pernah membaca aturan tersebut, sehingga dengan mudahnya menempatkan PNS yang lebih tinggi pangkatnya dibawahi oleh PNS dengan pangkat yang jauh lebih Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Daerah 05 Tahun 2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemindahan Drs. Muh Arsad, MM sebagai Kepala BKD dengan pangkat Pembina Tk. I golongan ruang IV/b menjadi Staf Sub Bagian Kepegawaian pada Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Eselon IV-A dengan Pejabat yang baru berpangkat Penata golongan ruang III/d, merupakan contoh nyata pelanggaran dan ketidakmampuan seorang Sekretaris Daerah dalam memahami peraturan perundang-undangan kepegawaian. Kebodohan itu menjadi semakin nampak ketika kemudian Sekretaris Daerah berusaha memaksakan kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian yang pangkat baru Penata Tk. I golongan III/d untuk memberikan Nilai DP-3 kepada Muh Arsad dengan pangkat Pembina Tk. I golongan IV/b untuk tahun 2010, 2011 dan 2012 dengan berdasar pada Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 29 Oktober 2010 yang “Cacat Hukum” tersebut hanya merupakan salah satu contoh konkrit yang terjadi dalam penempatan PNS dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dewasa ini. Kasus yang sama terjadi hampir di semua SKPD dimana Pejabat Struktural yang lebih rendah pangkatnya membawahi Pejabat Struktrural atau Staf yang lebih tinggi pangkatnya. Kondisi ini menyebabkan Pejabat Struktural yang menjadi Pejabat Penilai DP3 tidak dapat memberikan Nilai DP3 kepada bawahannya, karena tidak ada aturannya seorang Pejabat Struktural yang pangkatnya lebih rendah dapat memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada PNS yang menjadi bawahannya dengan pangkat yang yang lebih tinggi. Terjadinya pelanggaran aturan kepegawaian dalam penempatan PNS tersebut di atas disebabkan oleh ketidakmampuan pengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terutama Kepala Bidang Mutasi BKD, Kepala BKD dan Sekretaris Daerah yang memang pengangkatannya dalam jabatan tersebut bukan karena didasarkan pada kompetensi PNS yang bersangkutan, tetapi pengangkatan yang bersangkutan hanya karena pertimbangan “suka dan tidak suka” atau Nepotisme yang dipraktekkan secara transparan oleh Bupati Kepulauan Selayar sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian tanpa merasa bersalah dan tanpa merasa malu sama demikian telah menyebabkan Pembinaan Karir PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi semakin tidak jelas, dan tanpa disadari telah menurunkan kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan. Prestasi pengelolaan keuangan daerah dengan berlangganan “Opini Disclaimer” sejak tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 merupakan fakta yang tidak dapat disangkal sebagai akibat langsung dari penempatan PNS yang tidak berdasarkan 6 November 2013Muh. Arsad Lihat Kebijakan Selengkapnya
KriteriaPenemuan baru dan Kriteria Kemanfaatannya terhadap negara diatur dlm Keppres No. 61 Tahun 1981, dan pelaksanannya diatur dengan Surat edaran bersama Kepala BKAN dan Ketua LIPI No. 15/SE/1982 dan Nomor 704/KEP/j.10/1982 tanggal 27 Oktober 1982. 14. Kenaikan Pangkat Bagi PNS yang diangkat menjadi pejabat Negara.
Salah satu pekerjaan yang digandrungi masyarakat Indonesia adalah menjadi seorang pegawai negeri sipil PNS. Banyak keuntungan yang ditawarkan oleh negara ketika berhasil meminang status sebagai PNS. Setiap pegawai negeri sipil memiliki tingkatan yang berbeda-beda sesuai dengan tanggung jawab yang diembannya. Terdapat tiga hirarki dalam menentukan jumlah pesangon yang diterima oleh PNS yaitu golongan I/a sampai IV/e, pangkat penata muda sampai pembina utama, dan eselon I/a sampai V, yang makna pada angkanya berkebalikan dengan makna angka pada golongan Berikut tabel yang memperlihatkan Pangkat PNS secara rinci. Daftar Urutan Golongan Pangkat PNS dan Kisaran GajinyaTingkat Pendidikan PNSPerbedaan Jabatan Struktural dan Fungsional PNSJabatan Struktural PNSJabatan Fungsional PNSSyarat Kenaikan Pangkat PNSCara Mendaftar PNS Secara OnlineDasar Hukum Menentukan Pangkat PNSPeraturan Pemerintah RI No 11 Tahun 2007UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Daftar Urutan Golongan Pangkat PNS dan Kisaran Gajinya Nama Pangkat Golongan Ruang Gaji dan Masa Kerja GOLONGAN IV PEMBINA Pembina Utama IV E Rp 0 tahun – 32 tahun Pembina Utama Madya IV D Rp 0 tahun – Rp 32 tahun Pembina Utama Muda IV C Rp 0 tahun – Rp 32 tahun Pembina Tingkat I IV B Rp 0 tahun – Rp 32 tahun Pembina IV A 0 tahun – Rp 32 tahun GOLONGAN III PENATA Penata Tingkat I III D Rp 0 tahun – Rp 32 tahun Penata III C Rp 0 tahun – Rp 32 tahun Penata Muda Tingkat I III B 0 tahun – Rp 32 tahun Penata Muda III A 0 tahun – Rp 32 tahun GOLONGAN II PENGATUR Pengatur Tingkat I II D Rp 3 tahun – Rp 33 tahun Pengatur II C Rp 3 tahun – Rp 33 tahun Pengatur Muda Tingkat I II B Rp 3 tahun – Rp 33 tahun Pengatur Muda II A Rp 0 tahun – Rp 33 tahun GOLONGAN I JURU Juru Tingkat I I D Rp 3 tahun – Rp 27 tahun Juru I C Rp 3 tahun – Rp 27 tahun Juru Muda Tingkat I I B Rp 3 tahun – Rp 27 tahun Juru Muda I A Rp 0 tahun – Rp 26 tahun Besaran gaji seorang aparatur sipil negara dihitung dari lama masa kerjanya. Setiap golongan memiliki penetapan masa kerja yang berbeda-beda. Jika dibandingkan dengan pegawai swasta, gaji seorang pegawai negeri sipil mungkin terlihat kecil, namun jangan lupakan tunjangan yang menyertainya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1955 beberapa tunjangan tersebut antara lain tunjangan bagi keluarga, tunjangan bagi anak, tunjangan kemahalan setempat, tunjangan kemahalan umum, tunjangan tanggung jawab keuangan, tunjangan perwakilan, tunjangan uang dinas, tunjangan jabatan dan uang pengganti. Jaminan pensiun dan tidak adanya PHK hingga kenaikan jabatan yang terpola membuat posisi PNS sangatlah menjadi incaran bagi pelamar pekerjaan. Namun, tabel diatas hanyalah prakiraan saja, karena pada hakikatnya, nominal gaji yang diterima oleh setiap PNS berbeda-beda pada setiap instansi. Tingkat Pendidikan PNS Beberapa orang mungkin berpikiran bahwa untuk mendapatkan posisi PNS harus terlebih dahulu menjadi seorang sarjana. Faktanya, lulusan SD-pun masih bisa mendaftar sebagai PNS. Berikut hirarki jabatan PNS berdasarkan pendidikannya Golongan I lulusan SD hingga SMP Golongan II lulusan SLTA sederajat, D2 dan D3 Golongan III S1/S1 dokter dan apoteker, S2 dan S3 Golongan IV Perbedaan Jabatan Struktural dan Fungsional PNS Jabatan Struktural PNS Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2000, tertulis pengertian jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Dalam pasal 7 tercantum bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural belum mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan selambat-lambatnya 12 dua belas bulan sejak yang bersangkutan dilantik. Kedudukan jabatan yang terendah adalah eselon IV/b dan yang tertinggi adalah eselon I/a. Jabatan struktural pada PNS pusat diantaranya yaitu Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro dan Staf Ahli. Pada PNS daerah, contoh jabatan struktural adalah sekretaris daerah, kepala dinas, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah. PNS yang memiliki jabatan struktural akan mendapatkan tambahan gaji berupa tunjangan sesuai dengan eselonnya. Besar tunjangannya adalah sebagai berikut Tunjangan Jabatan Struktural Eselon IA sebesar Rp. Tunjangan Jabatan Struktural Eselon I B sebesar Rp. Tunjangan Jabatan Struktural Eselon II A sebesar Rp. Tunjangan Jabatan Struktural Eselon II B sebesar Rp. Tunjangan Jabatan Struktural Eselon III A sebesar Rp. Tunjangan Jabatan Struktural Eselon III B sebesar Rp. Tunjangan Jabatan Struktural Eselon IV A sebesar Rp. Tunjangan Jabatan Struktural Eselon IV B sebesar Rp. Tunjangan Jabatan Struktural Eselon VA sebesar Rp. Jabatan Fungsional PNS Sedangkan jabatan fungsional PNS dalam Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 dapat diartikan sebagai kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. Rumpun jabatan fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian utama, madya dan pratama dan/atau jabatan fungsional ketrampilan penyelia, pelaksana lanjutan, pelaksana. Berdasarkan Pasal 72 mengenai promosi PNS pada UU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Aparatur Sipil Negara, promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara Kompetensi Kualifikasi Persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan Penilaian atas prestasi kerja Kepemimpinan Kerja sama Kreativitas Pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada instansi pemerintah Penilaian diatas akan dilakukan terhadap PNS tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan. Penilaian kerja PNS akan menjadi syarat untuk kenaikan pangkat, pemberian tunjangan atau sanksi, mutasi, promosi serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Cara Mendaftar PNS Secara Online Badan Kepegawaian Nasional BKN menawarkan kemudahan bagi CPNS untuk mendaftarkan diri secara online. Berikut adalah langkah-langkahnya. Siapkan dokumen berupa Kartu Keluarga KK, Kartu Tanda Penduduk KTP, Ijazah, Transkrip Nilai, Pas Foto dan beberapa dokumen tambahan lain sesuai dengan permintaan instansi yang akan Anda lamar. Ukuran dokumen-dokumen tersebut tidak lebih dari 1 MB. Membuka portal SSCN Membuat akun danpassword masukkan NIK dan Nomor KK,email, unggah pas foto dengan format JPG/JPEG minimal 120 kb dan maksimal 200 kb Masuk ke SSCN menggunakan NIK dan password yang telah dibuat Mendaftar instansi, pilih resume’, kirim data’ Mencetak kartu pendaftaran SSCN Mengunggah swafoto dengan memegang KTP dan Kartu Pendaftaran SSCN yang telah dicetak Mengisi biodata Memilih instansi, formasi dan jabatan sesuai dengan tingkat pendidikan Melengkapi data pada formuli Mengunggah dokumen yang diperlukan sesuai dengan instansi yang dituju Mencetak kartu pendaftaran SSCN Dasar Hukum Menentukan Pangkat PNS Peraturan Pemerintah RI No 11 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 menjelaskan bahwa manajemen pegawai negeri sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen PNS dalam PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diantaranya berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2017 di Jakarta oleh Presiden Joko Widodo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mulai berlaku pada tanggal 7 April 2017 setelah diresmikan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly di Jakarta. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 17, Pasal 18 ayat 4 mengenai Jabatan Fungsional, Pasal 19 ayat 4 mengenai Jabatan Pimpinan Tinggi, Pasal 20 ayat 4 mengenai , Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat 7, Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat 4, Pasal 89, Pasal 91 ayat 6, Pasal 92 ayat 4, dan Pasal 125. Nah, jika sudah memahami perihal jenis-jenis pangkat, golongan dan jabatan PNS, besaran gaji pokok hingga syarat kenaikan pangkatnya, Anda sudah siap untuk mendaftarkan diri sebagai calon pegawai negeri sipil. Semoga berhasil!
MenghargaiSenioritas dan Menjaga Integritas. 31 Juli 2021 13:11 Diperbarui: 2 Agustus 2021 21:00 968 31 13. +. Lihat foto. Ilustrasi senior dan junior di kantor. Sumber: ThinikstockPhotos via Kompas.com. Senioritas berkaitan dengan tingkatan menurut pangkat, jabatan, atau usia. Ada orang disebut lebih senior apabila pangkatnya lebih tinggi. NilaiJawabanSoal/Petunjuk SENIOR Lebih tinggi dalam pangkat dan jabatan kedinasan JPT Jabatan Pimpinan Tinggi TINGKAT 1 susunan yang berlapis-lapis atau berlenggek-lenggek seperti lenggek rumah, tumpuan pd tangga jenjang; 2 tinggi rendah martabat kedudukan, jabata... ASISTEN Orang yang membantu; pembantu dalam suatu pekerjaan; - ahli pangkat atau jabatan setingkat di bawah lektor rnuda dalam perguruan tinggi; - apot... GILA 1 sakit ingatan kurang beres ingatannya; sakit jiwa sarafnya terganggu; tidak normal pikirannya orang yang datang kemari tadi agak -; 2 tidak b... TURUN 1 bergerak ke arah bawah; bergerak ke tempat yang lebih rendah dp tempat semula - dari gunung; - ke jurang; 2 bergerak berjalan dsb dari hulu u... TANAH ... mayat sudah terkubur; dp hidup bercermin bangkai lebih baik mati berkalang -, pb dp menanggung malu lebih baik mati; seperti Belanda minta -, diber... POSISI Jabatan, pangkat dalam jabatan HIERARKI Urutan tingkatan atau jenjang jabatan/kedudukan/pangkat LANTIK Mengangkat, meresmikan jabatan atau pangkat TITULER Pangkat kehormatan yang diperoleh tanpa menjalankan tugas jabatan REFERENDARIS Pegawai tinggi yang menduduki jabatan pd departemen DEMOSI Pemindahan Suatu Jabatan Ke Jabatan Yang Lebih Rendah JAWATAN 1 pangkat, posisi, kedudukan; 2 jabatan, tugas, fungsi; PENGUKUHAN Perihal mengukuhkan kedudukan, pangkat, jabatan; peneguhan; penetapan; pengesahan; SEPANDARII Pangkat serdadu lebih tinggi sedikit dp serdadu biasa MAKTAB Sekolah, biro, dinas, instansi, jabatan, jawatan, kantor, lembaga, perguruan tinggi TUMENGGUNG 1 jabatan pegawai tinggi di bawah bendahara; 2 sebutan bupati MANTRI Nama pangkat atau jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas keahlian khusus; juru GENERALISIMO Pangkat tertinggi dalam militer, lebih tinggi dari Jenderal Besar dan Laksamana Besar MANGKUBUMI Ki nama pangkat pd zaman dahulu dengan jabatan sebagai bendahara atau perdana menteri TERTINGGI Paling tinggi tidak mustahil dalam beberapa tahun dia sudah berhasil menduduki jabatan yang ~; KURSI Kedudukan, jabatan dalam parlemen atau dunia politik PARVENU Orang yang mendadak kaya atau diserahi jabatan yang Iebih tinggi tanpa persiapan atau tanpa kemampuan yang POST Jabatan Inggris
BEBERAPAPNS JFT HARUS NAIK JABATAN DULU BARU NAIK PANGKAT. Pada setiap selesai periode kenaikan pangkat PNS yaitu setelah 1 April dan 1 Oktober hampir dapat dipastikan ada saja PNS yang bertanya tentang nasib. “Bagaimana pak nasib saya ini, sudah mengumpulkan berkas-berkas persyaratan ke Dinas sudah setengah tahun lebih kok

NilaiJawabanSoal/Petunjuk SENIOR Lebih tinggi dalam pangkat dan jabatan kedinasan TURUN ...na istrinya telah meninggal; - takhta meletakkan jabatan raja tidak menjadi raja lagi; - tanah upacara menurunkan kanak-kanak ke menolong orang m... TANAH ...g diterima untuk diusahakan dalam kaitan dengan jabatan yang dipegang; tanah jabatan; - bera tanah yang dibiarkan tidak ditanami agar kembali kesub... ATAS Terletak Lebih Tinggi JPT Jabatan Pimpinan Tinggi UNGGUL Lebih Tinggi Yang Terbaik PUNCAK Bagian yang lebih tinggi ATASAN Yang lebih tinggi; yang di atas JRAMBAH Lantai yang lebih tinggi DEMAM Suhu Badan Lebih Tinggi Dari Biasanya NAIK Bergerak ke tempat yang lebih tinggi PANJI Gelar bangsawan di Jawa, lebih tinggi daripada gelar raden, tetapi lebih rendah daripada gelar raden mas SUBLIMASI Perubahan ke arah satu tingkat lebih tinggi BUKIT Tumpukan tanah yang lebih tinggi dari sekelilingnya CERDAS Daya pikir lebih tinggi berkenaan dengan pengetahuan APEL Naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi ULUR Melepaskan benang agar layangan terbang lebih tinggi REFERENDARIS Pegawai tinggi yang menduduki jabatan pd departemen DEMOSI Pemindahan Suatu Jabatan Ke Jabatan Yang Lebih Rendah TERAS Bidang tanah yang lebih tinggi dari yang lain USKUP Rohaniwan Katolik yang kedudukannya lebih tinggi daripada pastor ANJUNG Bagian rumah bilik di sisi atau di tengah rumah yang lantainya lebih tinggi daripada lantai rumah OKTAF Interval antar not dengan frekuensi yang lebih tinggi DEPOSITO Tabungan di bank dengan suku bunga lebih tinggi NUNGGU Untuk naik ke tempat lebih tinggi kita pake…

4Pejabat yang lebih tinggi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 15. Syarat Jabatan : Pangkat, Gol/ruang : III/c (Penata) Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan intruksi. Minat Kerja : R : Aktifitas-aktifitas yang memerlukan manipulasi eksplisit, teratur atau PengadilanTinggi Agama Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Portal Resmi Pengadilan Tinggi Agama Kendari Sulawesi Tenggara Kemudahan akses informasi bagi para pencari keadilan Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien PTA KENDARI. Masuk. Login to your account. Username * Password * Remember Me Forgot your password? sNrcMdQ.
  • p0or4z8z6l.pages.dev/580
  • p0or4z8z6l.pages.dev/341
  • p0or4z8z6l.pages.dev/511
  • p0or4z8z6l.pages.dev/352
  • p0or4z8z6l.pages.dev/358
  • p0or4z8z6l.pages.dev/517
  • p0or4z8z6l.pages.dev/533
  • p0or4z8z6l.pages.dev/340

    • lebih tinggi dalam pangkat dan jabatan kedinasan